KETUA PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG
MENGHADIRI PERESMIAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) MENUJU SINGKAWANG SMART CITY
 |
 |
Bapak Yusuf Achmad / Ketua Pengadilan Agama Singkawang ikut menghadiri Undangan dalam rangka peresmian Telematics Control Management Room (TCM), di sertai Launching Aplikasi Portal Singkawang kota, Aplikasi SiHEBAT, Aplikasi Lowongan Kerja Singkawang (LOKER KITE), Aplikasi Data Kite (Satu Data Singkawang), Penandatanganan Komitmen penyelenggaraan SPBE, Satu Data Singkawang, LAPOR dan PPID, Penyerahan Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2019-2027 SERTA Launching (IDEAS) Internet Geratis Untuk Masyarakat di Kantor Walikota Singkawang, Rabu (15/1).
 |
|
 |
 |
Era baru penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik di Pemkot Singkawang kini terwujud di bawah kepemimpinan Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie-Irwan. Sebuah langkah nyata diambil demi mewujudkan Singkawang Hebat, Kota Singkawang sebagai Smart City, hal ini dibuktikan dengan peresmian Telematics Control Management (TCM) oleh Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie di Kantor Walikota Singkawang, Rabu (15/1).
Telematics Control Management atau di singkat TCM merupakan Command Center Kota Singkawang/ ruang kendali Telematik Kota Singkawang. Telematika yang berasal dari bahasa Perancis yaitu telematique memiliki arti gabungan infrastruktur, sistem informasi dan Infratruktur Kota Singkawang. Saat ini kondisi existing Januari 2020 ini telah menjangkau sampai kelurahan terjauh di Kota Singkawang dengan didukungjaringan Fiber Optics 38 Core/VPN yang merupakan Jaringan Internet Kota/siMetro selain jaringan internet. Jaringan tersebut guna mendukung 30 CCTV Pantau Kota, Video Conference OPD dan Kementerian/ Lembaga dan 3 Free Wifi Publik yang telah terpasang di area publik dan di 2020 akan ditambah menjadi 20 spot. Kemudian Telematics Control Mnagement didukung NOC (Network Operation Control)/Data Center Kominfo Singkawang ini menangani 24 Server OPD, dengan 32 Aplikasi Khusus dan Generik yang dikelola 24 jam 365 hari tanpa berhenti dan dengan dukungan Bandwith 350/Mbps untuk aplikasi dan internet OPD.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.