MUSREMBANG RKPD KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021
Singkawang | PA Singkawang
Rabu tanggal 11 Maret 2020 bertempat di Swissbell Kota Singkawang diadakan Musyawarah Rencana Pembangunan untuk membahas RKPD Tahun 2021. Forum Musrenbang RKPD ini memiliki arti penting bagi pembangunan yaitu dengan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi. Sehingga tercapai kesepakatan terhadap RKPD Kota Singkawang khususnya Tahun Anggaran 2021. Dalam forum musrenbang ini juga RKPD, akan dilakukan penyelarasan program-program pembangunan daerah yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan mulai APBD Kota, APBD Provinsi hingga APBN.
Gubernur Kalbar Sutarmidji hadir dalam Musrenbang-RKPD tahun 2021 ini. Ia didampingi Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie dan Ketua DPRD Singkawang Sujianto. Tak hanya itu, Forkopimda Kota Singkawang, pimpinan dan jajaran OPD Kota Singkawang, pimpinan dan jajaran OPD Kota Singkawang Provinsi Kalbar, stakeholder, semua unsur masyarakat, camat, lurah juga turut hadir. Pada kegiatan ini dari Pengadilan Agama Singkawang diwakili oleh Sekretaris Pengadilan Agama Singkawang Agus Fitriandari, S.H.I.
Walikota Singkawang mengaharapkan melalui forum ini sebagai media interaktif seluruh stakeholder dalam mendukung implementasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun berikutnya, sehingga mewujudkan Visi “Singkawang Hebat”.
Publish tanggal : 12 Maret 2020
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.