PEMBINAAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PONTIANAK
Ketua dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Pontianak memberi pembinaan kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Singkawang, Jumat, 7 Agustus 2020.
 |
Salah satu pesan Ketua PTA Pontianak adalah " Pegawai harus memiliki Knowledge dan Skill karena akan berdampak kepada kinerja yang produktif dan berkualitas, beliau juga berpesan " Bekerjalah atas inisiatif sendiri jangan menunggu perintah dari atasan, dan kalau bisa membuat inovasi-inovasi baru, orang yang maju adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain".
Sekretaris PTA Pontianak juga memberikan pembinaan dan memberitahukan beberapa salah satunya inovasi PTA Pontianak "One Day Send", yaitu perkara yang putus langsung dapat dikirim ke Pengadilan Tingkat Pertama pada hari itu juga, dan Sekretaris PTA ini yang baru mendapat TPM yang akan mutasi ke PTA Banjarmasin juga memberikan informasi program PTA selanjutnya yaitu " Plan Do Check Action" yaitu kesinambungan antara rencana, pelaksanaan kemudian dilakukan pemeriksaan apabila terdapat ke kendala maka harus ditindaklanjuti dengan Action.
 |
Walaupun begitu singkat pembinaan oleh Ketua dan Sekretaris PTA Pontianak, Para hakim dan pegawai berkesempatan bertanya kepada beliau, akhir pembinaan yaitu dengan foto bersama dengan Ketua, Sekretaris PTA Pontianak dan seluruh pegawai PA. Singkawang.
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.