RAPAT KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG
Jumat, 30 April 2021, kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang melaksankan rapat untuk mendiskusikan Draft Pedoman Penilaian SIPP dan Pengelolaan Panjar Biaya Eksekusi di Lingkungan Peradilan Agama. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Singkawang serta dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Singkawang, Hakim, Panitera, Panmud, Jurusita, serta Pegawai yang bertugas di Kepaniteraan ini bertujuan untuk memberikan masukan guna penyempurnaan pedoman penilaian yang nantinya akan digunakan oleh Badilag sebagai dasar penilaian SIPP. Hasil rapat kali ini akan dikirimkan ke PTA Pontianak yang selanjutnya diteruskan ke Ditjen Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.