Written by Super User on . Hits: 997

Kebijakan dan Peraturan Pengadilan

 

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Singkawang sebagai berikut:

  1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi  rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

  • Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
  • Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
  • Penguasaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidang tugas masing-masing.
  • Dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
  1. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  • Melaksanakan standar pelayanan bagi pencari keadilan dan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
  • Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
  • Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik
  • Melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik secara terjadwal.

 

KERANGKA REGULASI

Regulasi menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sabagai suatu peraturan. Secara lebih lengkap, regulasi diartikan sebagai cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Adapun regulasi yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Singkawang pada Tahun 2019 adalah sejalan dengan upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta upaya mewujudkan manajemen peradilan agama yang modern. Regulasi yang dilakukan antara lain seperti :

 1. Managemen Perubahan

.    Perubahan pola pikir dan budaya kerja

  • Menyediakan media komunikasi untuk mensosialisasikan Reformasi Birokrasi yang sedang dan akan dilakukan (melalui website,  Forum rapat, brosur, dan lainnya )
  • Melakukan gerakan perubahan dengan menunjuk agent of change atau role model;
  • Melakukan monitoring dan evaluasi tentang standard pelayanan peradilan;

 2. Perundang-undangan

  • Melakukan penataan dengan mengunduh dan mengumpulkan berbagai Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dan Direktorat Jenderal  Badan Peradilan Agama serta Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang dijadikan   sebagai referensi pelaksanaan tugas peradilan;
  • Melakukan pengayaan materi dengan diskusi hukum rutin dan terjadwal antara sesama hakim dan atau para hakim dengan pejabat dan staf kepaniteraan serta yang terkait   untuk peningkatan pemahaman dan kesatuan pandangan terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dan Direktorat Jenderal  Badan Peradilan Agama  serta Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang dijadikan pedoman dalam  pelaksanaan tugas peradilan serta peningkatan kinerja untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;
  • Berpartisipasi aktif dengan mengikutsertakan Hakim/Pejabat terkait jika ada forum diskusi hukum atau kegiatan lain dalam kerangka peningkatan pemahaman terhadap  peraturan perundangan;

 3. Penataan dan Penguatan Organisasi

    a. Meningkatkan Pola Koordinasi dan Komunikasi.

  • Meningkatkan kinerja dengan menata unit kerja yang menangani kepaniteraan, perencanaan, pengawasan, organisasi, tata laksana keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, kearsipan, kerumahtanggaan, kepustakaan dan pengelolaan teknologi dengan meningkatkan komunikasi, koordinasi dan evaluasi  kontinyu.

   b. Menerapkan E-Government

  • Menerapkan dan mengimplementasikan aplikasi dalam administrasi perkara dan penyelesaian tugas dan fungsi pelayanan (dari mulai pelayanan penerimaan perkara,, pengembalian sisa panjar,  pengambilan akta cerai,  dan sebagainya).  Serta senantia tugas utamaa melakukan pemutaakhiran data (up date data) sesuai kondisi terkini perkara dan versi terbaru dan terbaik SIPP serta  melakukan singkronisasi rutin ke SIPP Mahkamah Agung RI,  tidak lupa   menjalin komunikasi aktif dengan Tim SIPP Daerah dan Nasional untuk peningkatan kualitas penyajian data dan kualitas penyelesaian perkara yang merupakan utama 
  • Mengembangkan dan mengimplementasikan penggunaan aplikasi dalam proses pengelolaan administrasi yang diupload rutin secrara berkala ke KOMDANAS maupun SIMARI  seperti SAPK,  ABS/SIKEP,  SAIBA, SIMAN ,  SIMAK BMN, E-Monev, dll.

 4. Penataan Tata Laksana

     Penataan Tugas dan Fungsi

  • Mengupdate Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai tugas dan fungsi  masing-masing unit kerja.
  • Melakukan penataan tugas dan fungsi unit kerja dengan memberikan job description atau uraian tugas yang detail.
  • Membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai dengan urian tugas masing-masing pegawai.

 5. Penataan Sistem Manajemen SDM

  • melakukan assessment pegawai untuk kepentingan promosi jabatan dengan memberdayakan baperjakat.
  • Melakukan identifikasi pengembangan pegawai berbasis kempetensi dengan mengikutsertakan pegawai pada diklat atau sosialisasi yang diadakan oleh balai diklat dan atau pengadilan tingkat banding.
  • Melakukan sosialisasi kode etik (Pedoman Prilaku Hakim dan Peraturan Disiplin Pegawai).
  • Menerapkan Sanksi secara tegas kepada pelanggaran disiplin/ kode etik.
  • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penegakan displin.
  • Menginput data secara kontinyu untuk pelaksanaan system aplikasi pelayanan pegawai (SAPK).

6. Penguatan Akuntabilitas

  • Penguatan akuntabilitas dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan memperhatikan penyusunan IKU dan Program Kerja 2020 dan Review Rencana Strategis Pengadilan Agama Singkawang Tahun 2020-2024.

7. Penguatan Pengawasaan

a. Penanganan Gratifikasi.

  • Menyiapkan cara penanganan gratifikasi.
  • Membuat pemberitahuan/pengumuman larangan menerima pemberian imbalan, melalui pamphlet, baliho dan baner.

b. Penerapan SPIP

  • Melakukan sosialisasi dan mengevaluasi tentang kebijakan pengawasan dengan menerapkan SPIP dengan menunjuk Hakim Pengawas Bidang dengan koordinator pengawasan adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Singkawang dan memantau imlpementasi pegawasan tersebut.
  • Menindak lanjuti dan mengevaluasi hasil pengawasan.

 c. Menerapkan E-Government

  • Membuat pengembangan E-Government untuk informasi dan pelayanan pengaduan masyarakat melalui layanan email dan pengaduan online melalui website pa-singkawang.go.id.
  • Menerapkan elektronik mail dalam komunikasi dinas dan persuratan baik untuk kediinasan maupun komunikasi lainnya seperti layaanan perkara bantuan PA lain  (perkara tabayun) pada akun This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Menyiapkan sistem aplikasi yang digunakan masyarakat dengan membuat pendaftaran perkara online dan pengaduan online.

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Singkawang 

Jl.Alianyang No.34 A. Singkawang 

Telp: 0562-631965 
Fax: 0562-4646161

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.