EKSPOSE EVALUASI IMPLEMENTASI
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
Hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020, di Pengadilan Agama Singawang melaksanakan ekspose evaluasi implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu, kegiatan tersebut dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Mahkamah Agung kemudian dilanjutkan dengan Sambutan Tim Asessmen Surveillance oleh Bpk H. Nursani, S.H Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
Aparatur Pengadilan Agama Singkawang selanjutnya melakukan selebrasi yel-yel, dan di apresiasi baik sekali oleh ketua Tim Asesor Eksternal dari Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
 |
 |
Ketua Pengadilan Agama Singkawang melakukan persentasi implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di saat ekspose evaluasi implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM).
Ketua PA. Singkawang mempersentasikan dimulai dari sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Singkawang Visi dan Misi, Struktrur Organisasi, Keadaan perkara, capian 7 Area APM, kontrak kinerja permintaan perbaikai tahun 2019, Aplikasi 11 badilag yang telah dilaksanakan, Inovasi PA Singkawang, Inovasi pendukung, serta memperlihat hasil capaian sebelum dan sebelum APM.
 |
 |
Setelah sesi tanya jawab antara tim asessmen survailance dengan Tim Penjamin Mutu Penjamin Mutu Satker, selanjtunya penyampaian kesimpulan, catatan dan kata penutup dari Tim Asessmen Surveillance PTA Pontianak dan sekaligus menyerahkan kontrak kinerja kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang.
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.