SOP Layanan Publik

SOP LAYANAN PUBLIK PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

1-LAYANAN INFORMASI.pdf
2-LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM).pdf
3-LAYANAN SIDANG DILUAR GEDUNG PENGADILAN.pdf
4.1-LAYANAN PENERIMAAN PERKARA.pdf
4.2-LAYANAN PEMBAYARAN PANJAR BIAYA PERKARA.pdf
5-LAYANAN SIDANG TERPADU.pdf
6-PENETAPAN MAJELIS HAKIM (PMH).pdf
7-PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI.pdf
8-PENUNJUKAN JURUSITA ATAU JURUSITA PENGGANTI.pdf
9-PENETAPAN HARI SIDANG.pdf
10-PEMANGGILAN PARA PIHAK.pdf
11-LAYANAN PEMANGGILAN TERGUGAT TERMOHON YANG TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA SELAIN PERKARA PERKAWINAN.pdf
12-LAYANAN PEMANGGILAN TERGUGAT ATAU TERMOHON YANG TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA SELAIN PERKARA PERKAWINAN.pdf
13-LAYANAN PEMANGGILAN TERGUGAT ATAU TERMOHON YANG BERADA DI LUAR NEGERI.pdf
14-LAYANAN PERMOHONAN BANTUAN PANGGILAN ATAU PEMBERITAHUAN KE PENGADILAN AGAMA ATAU MAHKAMAH SYAR’IYAH LAIN.pdf
15-LAYANAN PERMOHONAN BANTUAN PANGGILAN ATAU PEMBERITAHUAN DARI PENGADILAN AGAMA ATAU MAHKAMAH SYAR’IYAH LAIN.pdf
16-KEGIATAN PERSIDANGAN.pdf
17-LAYANAN MEDIASI.pdf
18-LAYANAN PEMANGGILAN SAKSI YANG TIDAK BERSEDIA HADIR.pdf
19-LAYANAN MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SAKSI KE PENGADILAN AGAMA ATAU MAHKAMAH SYAR’IYAH LAIN.pdf
20-LAYANAN MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SAKSI DARI PENGADILAN AGAMA ATAU MAHKAMAH SYAR’IYAH LAIN.pdf
21-LAYANAN PEMERIKSAAN SETEMPAT.pdf
22-LAYANAN MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DARI PENGADILAN AGAMA ATAU MAHKAMAH SYAR’IYAH LAIN.pdf
23-LAYANAN MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SETEMPAT KE PENGADILAN AGAMA ATAU MAHKAMAH SYAR’IYAH LAIN.pdf
24-LAYANAN TAMBAH BIAYA PANJAR PERKARA.pdf
25-LAYANAN PERMOHONAN SITA JAMINAN.pdf
26-LAYANAN SITA BUNTUT.pdf
27-LAYANAN PERMOHONAN SITA HARTA BERSAMA TANPA PERKARA.pdf
28-LAYANAN PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN.pdf
29-LAYANAN PENGELOLAAN UANG SISA PANJAR.pdf
30-LAYANAN PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN PERTAMA KEPADA PARA PIHAK.pdf
31-LAYANAN PENGEMBALIAN KUTIPAN AKTA NIKAH.pdf
32-LAYANAN IKRAR TALAK.pdf
33-LAYANAN PENERBITAN DAN PENYERAHAN AKTA CERAI.pdf
34A-LAYANAN PENGIRIMAN PETIKAN SALINAN PUTUSAN KE KUA DAN DUKCAPIL.pdf
35-LAYANAN PERMINTAAN PRODUK PENGADILAN.pdf
36-LAYANAN PERKARA EKONOMI SYARIAH MEMENUHI SYARAT DENGAN PEMERIKSAAN SEDERHANA.pdf
37-LAYANAN PENERIMAAN PERKARA DALAM EKONOMI SYARIAH DENGAN ACARA SEDERHANA TIDAK MEMENUHI SYARAT.pdf
38-LAYANAN UPAYA HUKUM KEBERATAN DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH DENGAN ACARA SEDERHANA YANG MELEWATI BATAS WAKTU.pdf
39-LAYANAN UPAYA HUKUM KEBERATAN DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH DENGAN ACARA SEDERHANA YANG MEMENUHI BATAS WAKTU.pdf
40-LAYANAN BANDING.pdf
41-LAYANAN KASASI.pdf
42-LAYANAN KASASI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL DENGAN ALASAN MELEBIHI BATAS WAKTU.pdf
43-LAYANAN KASASI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL DENGAN ALASAN TIDAK MENGAJUKAN MEMORI KASASI.pdf
44-LAYANAN PENINJAUAN KEMBALI.pdf
45-LAYANAN PRODEO TINGKAT PERTAMA.pdf
46-LAYANAN PRODEO TINGKAT BANDING.pdf
47-LAYANAN PRODEO TINGKAT KASASI.pdf
48-LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA.pdf
49-LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA PADA TINGKAT BANDING.pdf
50-LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA DI TINGKAT KASASI.pdf
51-LAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI RIIL.pdf
52-LAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG.pdf
53-LAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI SELAIN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA atau MAHKAMAH SYARIYAH DENGAN LELANG.pdf
54-LAYANAN MOHON BANTUAN EKSEKUSI KE PENGADILAN AGAMA atau MAHKAMAH SYARIYAH LAIN.pdf
55-LAYANAN MOHON BANTUAN EKSEKUSI DARI PENGADILAN AGAMA atau MAHKAMAH SYAR’IYAH LAIN.pdf
56-LAYANAN PERMOHONAN KONSINYASI.pdf
57-LAYANAN PERMOHONAN ITSBAT RUKYAH HILAL.pdf
58-PENGARSIPAN.pdf
59-LAYANAN PELAPORAN PERKARA.pdf
60-PENGADUAN.pdf
61-LAYANAN PERMOHONAN PERCERAIAN PNS, TNI DAN POLRI.pdf
62-LAYANAN PERMOHONAN PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS.pdf
63-LAYANAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH VOLUNTER.pdf
64-LAYANAN PENGELOLAAN ATK PERKARA.pdf
65-LAYANAN PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA.pdf
66-LAYANAN PENGELOLAAN SISA PANJAR.pdf
67-LAYANAN PENYELESAIAN PERKARA.pdf
68-LAYANAN PUBLIKASI SATU HARI.pdf
69-LAYANAN MINUTASI PUTUSAN SATU HARI.pdf
70-PEMINJAMAN BERKAS PERKARA.pdf
71-APLIKASI PERHITUNGAN PANJAR PERKARA PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG.pdf
72- SOP 1 Pengelolaan Info Publik.pdf
73-SOP 2 Pengelolaan keberatan info.pdf
74-SOP 3 Penanganan sengketa info publik.pdf
75-SOP 4 Penetapan dan pemutakhiran DIP.pdf
76-SOP 5 Uji Konsekuensi Informasi Publik.pdf
77-SOP 6 Pendokumentasian Informasi Publik.pdf
78-SOP 7 Dokumentasi informasi dikecualikan.pdf
79-LAYANAN CHAT BOTS PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG (CHOI PAN).pdf
80-LAYANAN INFORMASI PRODUK PENGADILAN (LIPAN).pdf
81-LAYANAN INTEGRASI PTSP.pdf
82-PROSEDUR LAYANAN KEMENAG (LAPIS KENTANG).pdf
83-PROSEDUR LAYANAN DUKCAPIL (LANCIP).pdf
84-sop pos.pdf
85-sop lybas.pdf
86-LAYANAN PENJADWALAN PENYERAHAN AKTA CERAI BERBASIS GOOGLE FORM.pdf
87-LAYANAN PENJADWALAN PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN atau PENETAPAN BERBASIS GOOGLE FORM.pdf
88-sop laktasi.pdf
89-sop AIO teh.pdf
90-sop e survey.pdf
91-SOP PERKARA KASASI MENGGUNAKAN SISTEM BARCODE DAN DIREKTORI PUTUSAN.pdf
92-SOP PERKARA PK MENGGUNAKAN SISTEM BARCODE DAN DIREKTORI PUTUSAN.pdf
93-LAYANAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN.pdf
94- PENDAFTARAN PERKARA PADA e-COURT.pdf
95-PENERIMAAN PERKARA PADA e-COURT.pdf
96 – PELAYANAN BANDING SECARA ELEKTRONIK UNTUK PENGGUNA LAIN.pdf
97 – PELAYANAN BANDING SECARA ELEKTRONIK UNTUK PENGGUNA TERDAFTAR.pdf
98 – SOP LAPIS AREN.pdf